Responsive Advertisement

BANDARLAMPUNG (KP): Sudah jatuh mungkin akan tertimpa tangga. Itulah peribahasa yang tepat ditujukan untuk Sri Karmila, kepala SMAN 16 Bandarlampung yang dicopot dari jabatannya sejak Kamis (08/10/2015).
Pencopotan jabatan Sri Karmila bukan berarti menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di SMAN 16 Bandarlampung. Sebab, sejumlah siswa mengeluhkan adanya pungutan dana pembangunan kelas dan lain-lain. Para siswa itu menyampaikannya melalui aksi damai, Senin (12/10/2015).
Atas dasar itulah, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang menjadi keprihatinan para siswa SMAN 16 Bandarlampung.
KPKAD merilis beberapa data yang diperoleh hasil penelusuran di sekolah tersebut.
Pertama; Di tengah dunia pendidikan yang diwacanakan di mana-mana bahwa pendidikan itu gratis ternyata hanya isapan jempol. Siswa dan orang tua wali murid melalui komite masih berperan serta untuk membangun fisik ruang kelas baru (RKB) yang pada prinsipnya bukan menjadi tanggung jawab orang tua maupun siswa, tapi kewajiban pemerintah.
Kedua; Program gratisan yang dijanjikan untuk sekolah negeri tidak terbukti. Siswa yang belajar di sekolah negeri harus membayar beberapa iuran. Pungutan itu turut berlaku untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK).
Ketiga; Surat berisi tidak ada kenaikan dana kewajiban siswa selama tiga tahun tidak sesuai dengan fakta yang ada. Siswa kelas XI dan XII diberi kewajiban untuk membayar administrasi sekolah yang diterbitkan Kepala SMAN 16 Bandarlampung kala itu Sri Karmila. Surat bernomor 421/2876/08.III.16/2015 prihal pemberitahuan kewajiban siswa ditujukan kepada orang tua atau wali murid kelas XI dan XII pada 29 Juli 2015. Waka Kesiswaan Darmili, AB. dan Ketua Komite SMAN 16 Bandarlampung turut menyetujuinya.
Keempat; Sebulan setelah diterbitkannya surat dimaksud, Sri Karmila dan Ketua Komite SMAN 16 Bandarlampung dan sekretarisnya menandatangani berita acara keputusan rapat komite sekolah khusus wali murid kelas XI dan XII tahun pelajaran 2015/2016 pada 31 Agustus 2015.
Kelima; Dalam rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS) SMAN 16 Bandarlampung terdapatbantuan pembangunan ruang belajar  senilai Rp100 juta yang bersumber dari dana komite. Hal ini dianggap tidak sinergi dengan jumlah iuran karena siswa dibebankan untuk memberikan sumbangan pembangunan dua ruang kelas baru sebesar Rp1.300.000.
Jika dana tersebut untuk pembangunan ruang belajar, maka nilainya sangat timpang dan diduga dana sisanya digunakan untuk program kegiatan kerja sekolah sehingga dapat dikategorikan sebagai anggaran yang tak sesuai dengan peruntukannya.
Diketahui, jumlah siswa kelas X reguler sebanyak 145 dan Kelas XI mencapai 112 orang dengan total siswa 257 siswa dikalikan Rp1.300.000. Hasilnya Rp334.100.000. Merujuk RAKS sebesar Rp100 juta, maka selisih dananya mencapai Rp234.100.000. dan diduga tidak sesuai peruntukan.
Keenam; Ada beberapa iuran dana yang dipungut pada tahun 2014 untuk asuransi siswa sebesar Rp20.000/orang. Lalu iuran untuk pengadaan gerbang baru Rp200.000/siswa dan iuran untuk pengadaan alat drum band Rp300.000/siswa.
Koordinator KPKAD Lampung Ansori telah melaporkan seluruh kejanggalan tersebut kepada Kejari Bandarlampung, Senin (12/10). Dia berharap Korps Adhyaksa itu dapat memulai proses penyelidikan untuk mengungkap para pihak yang terlibat dalam persekongkolan tersebut.
“Ini (Laporan) tidak ada maksud apa-apa, selain untuk membuat terang benderang. Kami senantiasa melakukan pemantauan terhadap laporan ini dan berharap siswa SMAN 16 Bandarlampung dapat bersama-sama memperkuat laporan ini dengan memberikan data-data tambahan lain, sehingga siapapun yang terlibat dalam persoalan ini dapat diungkap dan bertanggungjawab secara hukum,” terang Ansori dalam keterangannya yang diterima Koranpagi.co, Senin (12/10).
Sementara Kajari Bandarlampung Widiyantoro mengaku belum menerima laporan KPKAD Lampung tersebut. Meski begitu, dia berjanji akan menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk ke lembaganya.
“Kalau memang ada laporan pengaduan, kita pasti ditindaklanjuti. Tentunya sesuai mekanisme penyelidikan dan penyidikan,” singkatnya. (GAN)

Sumber : http://koranpagi.co/kpkad-ungkap-dan-laporkan-pungutan-dana-di-sman-16-bandarlampung.html

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement